RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Akhir, DPR Bahas Pengesahan dalam Rapat Paripurna Hari Ini

RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Akhir, DPR Bahas Pengesahan dalam Rapat Paripurna Hari Ini

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap penting. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan membahas pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tersebut dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 19 November 2026.

Agenda ini menjadi perhatian publik karena RUU Perampasan Aset telah lama dinantikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana. Selain menindak pelaku, aturan tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

Berdasarkan agenda DPR yang dikutip Kantor Berita ANTARA, Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB.

Komisi III DPR dan Pemerintah Telah Menyelesaikan Pembahasan Tingkat Pertama

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat pertama RUU Perampasan Aset telah diselesaikan melalui rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu, 18 November 2026.

Dalam rapat tersebut, Komisi III menyetujui agar rancangan undang-undang diteruskan ke pembicaraan tingkat kedua untuk memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa panitia kerja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

See also  Kasus Listyo Sigit Prabowo, Polisi Dalami Dugaan Makar Usai Penahanan Mantan Kapolri

Proses pembahasan tersebut melibatkan pandangan dari masing-masing fraksi partai politik serta pemerintah. Dengan selesainya pembicaraan tingkat pertama, perhatian kini tertuju pada keputusan yang akan diambil dalam rapat paripurna.

Pemulihan Kerugian Korban Menjadi Salah Satu Poin Penting

Salah satu substansi yang mendapat perhatian dalam RUU Perampasan Aset adalah pengembalian kerugian kepada korban tindak pidana.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa uang atau aset milik korban harus dapat dikembalikan melalui mekanisme hukum yang jelas. Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga perlu memberikan perhatian terhadap nasib masyarakat yang mengalami kerugian.

Persoalan ini dinilai penting, terutama dalam kasus penipuan investasi, penggelapan, dan berbagai kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Dalam banyak kasus, korban harus menempuh proses panjang untuk mendapatkan kembali uang yang hilang. Bahkan ketika pelaku telah diproses secara hukum, pemulihan kerugian korban tidak selalu berjalan mudah.

Rano menyampaikan bahwa aset hasil kejahatan perlu ditelusuri dan diamankan sejak awal penanganan perkara. Dengan begitu, peluang untuk mengembalikan kerugian kepada pihak yang berhak dapat lebih terjaga.

RUU Juga Menyoroti Penipuan Investasi dan Kejahatan Digital

Selain tindak pidana korupsi, pembahasan RUU ini juga mencakup berbagai kejahatan lain yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Habiburokhman menyebut salah satu pokok pembahasan berkaitan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi. Contohnya adalah investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.

Perkembangan teknologi memang membuat aktivitas ekonomi semakin mudah dilakukan. Namun, kondisi tersebut juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan penipuan dengan jangkauan korban yang lebih luas.

See also  Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Dilantik !

Karena itu, keberadaan aturan mengenai perampasan aset diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, mengamankan, dan mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pengelolaan Aset Harus Transparan dan Akuntabel

RUU Perampasan Aset juga mengatur pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengaturan ini menjadi penting agar aset yang berhasil dirampas tidak justru menimbulkan persoalan baru. Pengelolaannya harus dilakukan oleh badan yang berkompeten dengan prinsip profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik kini menantikan hasil rapat paripurna DPR pada Kamis ini. Keputusan yang diambil akan menjadi tahapan penting bagi perjalanan RUU Perampasan Aset, meskipun pengesahan dan pelaksanaannya tetap perlu dilihat berdasarkan keputusan resmi DPR.

FAQ Seputar RUU Perampasan Aset

1. Apa itu RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset merupakan rancangan undang-undang yang mengatur mekanisme perampasan dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk korupsi dan tindak pidana lainnya.

2. Kapan DPR membahas RUU Perampasan Aset?

DPR dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Ke-13 pada Kamis, 19 November 2026, pukul 09.30 WIB untuk membahas pengambilan keputusan atas RUU tersebut.

3. Apakah RUU Perampasan Aset hanya berlaku untuk kasus korupsi?

Pembahasannya tidak hanya berkaitan dengan korupsi. RUU ini juga mencakup tindak pidana lainnya, termasuk penipuan atau penggelapan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

4. Apakah korban penipuan bisa mendapatkan kembali uangnya?

Salah satu substansi penting yang disampaikan dalam pembahasan RUU ini adalah pemulihan kerugian korban. Pengembalian aset kepada korban nantinya harus mengikuti mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan tersebut.

5. Apakah RUU Perampasan Aset sudah resmi menjadi undang-undang?

Hingga informasi ini disusun pada pagi 19 November 2026, RUU tersebut telah disetujui pada pembicaraan tingkat pertama dan dijadwalkan memasuki pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.

See also  Resmi Dilantik ! Daftar Lengkap Menteri Kabinet Prabowo - Gibran

Sumber Berita

Berita Terkait

Berita terbaru dari kategori terkait.

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Badak Jawa Bakal Dipindahkan ke Alas Purwo? Ini Penjelasan Kemenhut

Updated at November 17, 2026

Info Seputar Bali – Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi perhatian publik. Gagasan ini muncul sebagai upaya untuk mengurangi risiko kepunahan salah satu satwa... Selengkapnya

Selengkapnya
Kasus Listyo Sigit Prabowo, Polisi Dalami Dugaan Makar Usai Penahanan Mantan Kapolri

Kasus Listyo Sigit Prabowo, Polisi Dalami Dugaan Makar Usai Penahanan Mantan Kapolri

Updated at November 17, 2026

Info Seputar Bali – Kasus hukum yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo... Selengkapnya

Prabowo Minta Maaf kepada Singapura dan Malaysia soal Kabut Asap Karhutla

Prabowo Minta Maaf kepada Singapura dan Malaysia soal Kabut Asap Karhutla

Updated at November 16, 2026

Persoalan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali menjadi perhatian negara-negara Asia... Selengkapnya

MPR akan mengadakan rapat bahas pengganti Gibran

MPR Bahas Pengganti Gibran, Ini 4 Langkah Mengisi Jabatan Wakil Presiden

Updated at November 13, 2026

Perubahan besar terjadi dalam dinamika politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan... Selengkapnya